Revitalisasi Pertanian Masih Relevan Pada Pemerintahan Saat Ini

dr-ir-alfandi-msiPerkembangan sektor pertanian selama 12 tahun terakhir ini mengalami stagnasi, sebagai akibat terjadinya perubahan-perubahan dari sisi makro ekonomi maupun berbagai kebijakan politik yang kurang menguntungkan bagi dunia pertanian.  Hal ini disadari sepenuhnya oleh pemerintah saat itu, sehingga pada pertengahan tahun 2005 Prediden Susilo Bambang Yudhoyono selaku pimpinan eksekutif telah mencetuskan ide Revitalisasi Pertanian.  Secara konseptual hal ini telah dijadikan suatu rujukan bagi departemen terkait, khususnya Departemen Pertanian. Pada tahun 2006, Departemen Pertanian (Deptan) menyediakan dana Rp 6,3 triliun untuk program revitalisasi pertanian. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2005 yang hanya sebesar Rp 4,1 triliun. Dana revitalisasi pertanian itu akan dikembangkan minimal pada tahun 2007 menjadi Rp 7,8 triliun.  Namun demikian penjabaran dan implementasi dari konsep revitalisasi pertanian tentulah tidak hanya dinilai dari besaran anggaran yang disediakan oleh pemerintah, tetapi harus dilihat dari berbagai sisi yaitu: keberlanjutan, tepat guna, tepat sasaran dan yang paling penting adalah sesuai dengan kebutuhan petani itu sendiri.  Sampai berakhirnya pemerintahan SBY jilid ke-dua, revitalisasi pertanian tidak pernah mencapai sasaran dan target yang diharapkan serta terasa sangat mubadzir yakni hanya membuang anggaran trilyunan rupiah. Revitalisasi pertanian adalah kebijakan pembangunan pertanian yang dicanangkan Kabinet Indonesia Bersatu untuk meningkatkan kinerja pertanian dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan dan penggangguran, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional khususnya di sektor pertanian. Masih ingat dalam benak kita, meski sudah berjalan 6 tahun, yaitu terdapat enam fokus di awal kegiatan revitalisasi pertanian yang disimbolikkan saat pencanangan program ini di Jatiluhur oleh Presiden  pada Tanggal 11 Juni 2005, yaitu Revitalisasi : 1) Pemantapan Ketahan Pangan, 2) Peningkatan Kesempatan Usaha dan Pertumbuhan, 3) Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, 4) Pengembangan Produk Baru, 6) Revitalisasi SDM Pertanian. Namun demikian sampai berakhirnya pemerintahan tersebut ke enam komponen masih jauh dari yang di harapkan. Masih Relevankah Revitalisasi Pertanian di Era Jokowi ? Tentunya melihat konsep dan strategi pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi melalui konsep Nawacita yaitu suatu Program yang digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan perlu dikaji ulang.  Salah satu program nawa cita yang ke-3 adalah  “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.  Kalau dilihat dari konsep ini tentunya yang paling tepat adalah membangun dan memperkuat sektor pertanian (secara umum) di daerah perdesaan.  Melalui program ini, tentunya konsep SBY tentang revitalisasi pertanian masih sangat relevan.  Hanya saja perlu perbaikan dan perubahan dalam konsep tersebut.  Hal ini dimaksudkan agar terjadi keberlanjutan program antar Rezim. Tentunya konsep Revitalisasi Pertanian pada era saaat ini haruslah didasarkan kepada pembangunan pertanian yang meliputi empat pilar utama, yaitu (1) perbaikan sistem dan kelembagan,  (2) perbaikan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, (3) perbaikan dan peningkatan kualitas sumberdaya alam, serta (4) perbaikan sarana dan prasarana utama maupun penunjang di sektor pertanian. Pilar pertama, menekankan kepada perbaikan sistem kelembagaan di sektor pertanian, baik internal maupun eksternal, formal maupun informal, sehingga setiap lembaga tersebut akan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.  Sebagai contoh perlu lebih diperjelas posisi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam kelembagaan di Pusat maupun di daerah, karena pada saat ini penyuluh tersebut berada pada posisi yang paling tidak menguntungkan akibat berubahnya berbagai peraturan yang terkait dengan Otonomi Daerah. Bahkan dengan terbentuknya lembaga Badan  Penyuluhan, yang terpisah dari Dinas (misalkan Pertanian), maka tentunya akan menyulitkan koordinasi di lapangan. Penyuluh Pertanian Lapangan hendaknya lebih difungsikan sebagai pendamping dan motivator petani dalam berusahatani, bukan hanya sekedar petugas administratif.  Demikian pula lembaga-lembaga informal seperti Kelompok Tani, perlu ditingkatkan peran dan fungsinya, sehingga berbagai fungsi kelompoktani (seperti kelompok belajar, unit ekonomi maupun unit budidaya) harus lebih meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.  Dengan demikian upaya ini lebih ditekankan pada berbagai upaya pembinaan. Pilar kedua, perlu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, baik penyuluh, petani, kelompok usaha agribisnis maupun berbagai komponen masyarakat di sektor pertanian perlu terus-menerus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan IPTEK yang sejalan dengan era globalisasi saat ini. Merode penyuluhan yang selama ini digunakan dalam penyampaian informasi oleh instansi terkait, perlu segera diperbaiki (di update) bahkan kalau perlu diubah secara mendasar.  Suka atau tidak, petani saat ini lebih banyak memperoleh informasi tentang pertanian (dalam arti luas) bersumber dari luar Instansi Pemerintah dan lebih mempercayai sumber tersebut, misalnya dari perusahaan pestisida atau dari sumber lainnya.  Hal ini tentunya menurunkan kepercayaan petani terhadap lembaga-lembaga formal dari pemerintah. Pilar ketiga, ditekankan kepada upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumberdaya alam. Seperti diketahui saat ini kondisi sumberdaya alam di sektor pertanian (khususnya lahan dan air) telah mengalami penurunan kualitasnya, sehingga produktivitas lahan juga menurun. Hal ini terutama sebagai akibat terjadinya mis-management.  Sebagai contoh adalah penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan telah menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesuburan tanah, maupun penggunaan pestisida yang berlebihan telah mengakibatkan immunitas dan peledakan hama serta penyakit yang tidak terkendalai.  Penggunaan air yang kurang efisien dalam budidaya padi. Penggunaan pupuk organik merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan kualitas lahan, demikian pula penggunaan  pestisida organik dapat mengurangi pencemaran pestisida anorganik baik pada produk pertanian, maupun pada lingkungan secara luas.  Oleh karena itu perlu perubahan paradigma baru dalam pengelolaan lahan dan budidaya pertanian, salah satunya berdasarkan prinsip “good practices agriculture”. Pilar keempat, merupakan upaya dalam memperbaiki segala sarana dan prasarana di lahan budidaya (on-farm) maupun pasca panen (off-farm), diantaranya meliputi sarana irigasi, jalan lahan, infrastruktur untuk transportasi faktor-faktor produksi, serta “mengerem” laju konversi (alih fungsi) lahan pertanian produktif menjadi peruntukan lahan non-pertanian. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga koperasi perdesaan yang seharusnya banyak membantu berbagai fungsi ekonomi dan pemasaran.  Oleh karena itu pilar keempat harus menjadi perhatian penting, khususnya didalam perencanaan tata ruang wilayah dan perkembangan ekonomi perdesaan, yang berbasis pada lingkungan produktif dan berkelanjutan. Apabila keempat pilar tersebut dilaksanakan dan diimplementasikan melalui suatu program yang dapat terukur, serta dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, maka Revitalisasi Pertanian yang dicanangkan oleh pemerintah sejak 10 tahun yang lalu, tidak sia-sia.  Niat yang baik dan luhur, harus melalui suatu proses yang baik pula.   Penulis : Dr. Ir. Alfandi, MSi. (Bidang lingkungan dan keamanan pangan) Wakil Rektor I – Unswagati Cirebon

Tinggalkan Balasan